PENDAPAT TERBELAH, KESERIUSAN PEMERINTAH MENGHADAPI ISIS DIPERTANYAKAN

updatenews125.blogspot.com,--Pemerintah berbeda pendapat tentang penumpasan bahaya Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS). Perdebatan ini sebenarnya tidak perlu dihadirkan mengingat virus ISIS semakin menyebar, sampai ke Indonesia. Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi ISIS semakin dipertanyakan.

Sebelumnya, Indonesia menyoroti tentang hilangnya 16 warga negara Indonesia (WNI) di Turki yang diduga hendak bergabung dengan ISIS. Meski kemudian, hal tersebut berhasil dicegah, saat petugas perbatasan Turki mencegat mereka saat hendak menyebrang ke Suriah. Tujuan para WNI tersebut adalah bergabung dengan organisasi ISIS.

Untuk merespon hal tersebut, beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purjianto sempat melontarkan wacana pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perpu) untuk menanggulangi paham ISIS di Indonesia. Penerbitan Pepru tersebut dilakukan agar upaya kembali para WNI untuk bergabung dengan ISIS dapat dicegah.

Akan tetapi, secara mengejutkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap pembuatan Perpu tidak diperlukan. “Kita kan sudah mempunyai Undang-undang terorisme, kita pakai itu saja untuk menghukum siapa saja yang hendak berbuat teror,” paparnya.

Menanggapi persoalan 16 WNI bergabung ISIS, JK lebih memilih untuk menyelidiki mereka terlebih dahulu untuk mendapatkan keterangan, apakah kepergian mereka adalah benar-benar untuk bergabung dengan ISIS. “Kalau salah ya disalakan, kalau tidak, ya bebaskan,” paparnya Kamis (26/03).

Sementara itu, warga Solo Arif Rahmat Hidayatullah berharap agar pemerintah bisa kompak untuk menghadapi ISIS. Baginya, fenomena ISIS merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan bagi keutuhan bangsa Indonesia. “Kalau perlu ya, pemerintah tuh tindak tegas mereka, biar jera. Kok mau-maunya ngobralin nyawa demi kepentingan tidak jelas seperti itu,” paparnya Kamis (26/03).

[Irfan/UN]

Related Posts:

Tweet