Polwan Berjilbab, Membuka Peluang Para Santri Pondok Pesantren Bercita-cita Menjadi Polisi

updatenews125.blospot.com--Menutup aurat merupakan bagian dari syariat Islam yang dititahkan kepada para wanita. Oleh karena itu, wanita diwajibkan untuk berjilbab atau alat yang menutupinya, apapun kondisi serta profesinya. Sebagaimana menjadi seorang Polisi Wanita (Polwan) harus tetap berusaha untuk menutupi auratnya melalui jilbab.

Menurut anggota DPR Fraksi PAN, Saleh P. Daulay kebijakan Polwan berjilbab juga akan semakin memperluas minat masyarakat, terutama dari kalangan yang memiliki basis pendidikan agama yang dalam, agar bisa bergabung dengan kepolisian.

Selama ini, ketiadaan aturan berjilbab bagi Polwan menyurutkan minat masyarakat (terutama kalangan santri) agar dapat bergabung dengan kepolisian. "Sekarang, santri di kalangan pondok pesantren sangat berpeluang untuk bisa bercita-cita jadi Polwan," paparnya.

Awalnya, banyak sekali penolakan yang dilakukan terhadap pemakaian Jilbab di kalangan Polwan. Hal tersebut dikhwatirkan mengurangi profesionalitas mereka saat menjalani tugas, seperti kedisiplinan karena harus memasang Jilbab. Meski sebenarnya, langkah kepolisian untuk memperbolehkan Polwan berjilbab meningkatkan citra baik kepolisian di masyarakat.

Pemakaian Jilbab bagi seorang wanita akan memberikan fungsi pencegahan, supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak pantas, terutama dari segi etika dan karakter. Konsekwensi berjilbab bukan hanya sebagai hiasan semata, melainkan beban menjadi seorang agen Muslim yang baik.

Beberapa waktu lalu, Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti membenarkan telah menandatangani surat keputusan Kapolri No 245/III/2015 tentang perizinan Jibab. Hal tersebut merupakan bagian atas perubahan surat Kapolri No. SKEP/702/X/2005 pada 30 September 2006 tentang seragam TNI-Polri.

Inspirasi Berjilbab bagi TNI

Umat Islam berharap bahwa keputusan tentang perizinan Polwan berjilbab tersebut dapat diikuti oleh insitutusi lain, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta lembaga aparatur keamanan negara lainnya. "Berjilbab itu sebagai Hak Asasi Manusia, tidak boleh terhalang/dihalangi oleh peraturan-peraturan lembaga," papar Mahfudz ketua Komisi 1 DPR RI. [Arif/UN]

Related Posts:

Tweet