PISUHAN DALAM IMAJINASI POLITIK

Sepak terjang Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kancah perpolitikan Indonesia selalu mengundang kajian-kajian baru. Saat ini, Ahok kembali membuat ‘gaduh’ perbincangan politik di media massa serta masyarakat Indonesia, terkait ‘bahasa WC’ yang diungkapkan saat diwawancarai secara live oleh Kompas TV.

Opini masyarakat terbelah. Sebagian menganggap wajar, sisanya mengecam keras. Kewajaran masyarakat (terutama di media sosial) terhadap ‘bahasa WC’ berdasarkan pertimbangan rasa frustasi masyarakat, atas kelelahan serta kekalahan, dalam mengadapi praktek korupsi yang semakin menggurita. Kecaman keras tentunya hadir atas pertimbangan etika, yang tidak sepatutnya dihadirkan oleh pemimpin serta tokoh publik, karena boleh jadi hal tersebut akan berpengaruh terhadap perilaku ‘misuh’ anak muda.

Kita harus pahami. Kehadiran ‘pisuhan Ahok’ tidak terlepas dari serentetan kejadian yang terjadi sebelum-sebelumnya: Ahok vs DPRD. Dia rupanya sudah benar-benar kesal dengan oknum DPRD DKI Jakarta yang secara terang-terangan, berani memainkan anggaran sampai Rp. 12.1 Trilyun dengan sepengetahuannya. Segala upaya sudah dikerahkannya supaya anggaran tersebut dapat terselamatkan, dari laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga upaya mediasi yang diinisiasi oleh menteri dalam negeri (Mendagri), meski harus berakhir dengan kebuntuan.

Ingatan kita juga bisa kembali terhadap kasus Florence Sihombing, yang harus berurusan dengan pihak kepolisian akibat pisuhan yang ditulisnya pada media sosial terhadap masyarakat Jogja. Juga ibu Ani Yudhoyono yang pernah di-bully akibat menuliskan kata “followers bodoh” dalam akun instragram miliknya. Sama seperti Ahok, kedua kasus tersebut didasarkan atas kekesalan/kemarahan yang sedang dihadapinya.

Kekayaan Budaya

Kita perlu menyadari, pisuhan merupakan aspek yang tak dapat terpisahkan dari kebudayaan (bahasa) Indonesia. Misuh digunakan sebagai alat ekspresi terhadap emosi yang telah memuncak, bahkan terkadang berkhasiat mengobati kedongkolan serta dendam membara di dalam hati.

Adapun, nyatanya beberapa daerah di Indonesia menganggap pisuhan sebagai hal biasa, menjadi ciri khas, dan mencerminkan keakraban. Budayawan Emha Ainun Nadjib, pada pengajian Milad ke-55 di Universitas Muhammadiyah Surakarta pernah menjelaskan sebuah tesis: pisuhan merupakan tanda keakraban. Jika berbicang bersama teman, lantas kita masih saja kaku menggunakan bahasa formal, dianggap keduanya belum memiliki keakraban. Hal berbeda saat sesama teman sudah berani saling misuh, (sebagai candaan) justru menjadi manifestasi pereratan pertemanan.

Dalam kajian strukturalisme, Ferdinand de Saussure membagi bahasa pada tataran langue dan parole. Pisuhan dalam tataran langue selayaknya dianggap sebagai kekayaan budaya/bahasa, sedangkan pisuhan dalam parole sangat bergantung terhadap konvensi serta kesepakatan masyarakat. Pisuhan dianggap sebagai sesuatu yang tak beretika.

Adapun, jika ingin ditelisik lebih lanjut, pisuhan pada tingkat parole nyatanya mampu/sangat bisa ditoleransi di Indonesia. Sudah sangat dipahami, sastrawan, seniman, musisi, sering menggunakan pisuhan untuk mengejek para koruptor. Pada tingkat persaingan supporter sepakbola, sangat jelas bagaimana berton-ton kata-kata pisuhan bertaburan dari mulut-mulut terhadap sopporter terhadap lainnya.

Arena pisuhan politik terjadi saat Pilpres lalu. Kedua kubu bermusuhan dan bermisuhan. Kita ingat, salah satu Timses Prabowo Fakhri Hamzah pernah menyebut kata ‘sinting’ kepada Joko Widodo saat masih menjadi capres. Juga sebaliknya. Pada Orde Lama, terjadi pertentangan antara kubu Islam (Masyumi) dengan PKI sehingga mengakibatkan perilaku sarkastik (misuh) dari kedua kubu, bahkan pelecehan terhadap simbol lawan.

Gentle

Ahmad Syafi’i Maarif sebagai tokoh bangsa yang sangat keras menentang korupsi, pada bukunya yang berjudul Menggugah Hati Nurani Bangsa (2010) mengungkapkan, pemikirannya tentang kekeliruan rakyat Indonesia dalam memaknai permasalahan bangsa. Saat terjadi tsunami Aceh atau bencana alam lainnya, kita sepakat menganggap semua itu sebagai bencana nasional, sehingga kita berbondong-bondong serta bergotong royong, agar mampu menanggulangi bencana tersebut. Alhasil, bencana mampu teratasi dengan baik.

Lantas, mengapa korupsi yang efeknya lebih dahsyat dari bencana alam tidak diperlakukan sama? Apakah korupsi dianggap sebagai bencana yang abstrak sehingga dianggap tidak terlalu mengancam? Padahal korupsi memiliki efek membunuh yang sangat kejam, meski bergerak secara perlahan tapi pasti.

Kita patut menyadari. Apa yang ditampilkan oleh Ahok, merupakan salah satu pendidikan politik bagi rakyat Indonesia. Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) yang dulu dianggap tabu, kini semakin terbuka peluang untuk dikaji dan diperbincangkan oleh masyarakat.

Apakah lebih baik, kita melihat panggung politik diisi oleh manusia-manusia yang memiliki kemampuan santun dalam berbahasa, namun kerjaannya merampok uang rakyat? Saya rasa, pisuhan yang dilakukan Ahok merupakan perbuatan yang sangat gentle sebagai manusia-manusia yang benar-benar berkomitmen melawan korupsi, dibandingkan dengan kepengecutan yang dilakukan oleh para pengguna media sosial (termasuk saya) yang hanya mampu memisuh-misuhi koruptor di media sosial. [Irfan/UN]

Related Posts:

Tweet